Sejarah

Kawedanan Gunung Wonogiri 1847: R.Ng. Joyosudarso, Wedono Pertama

Pada tahun 1847, wilayah Wonogiri ditetapkan sebagai Kawedanan (onderregent) di bawah Praja Mangkunegaran. R.Ng. Joyosudarso menjadi Wedono Gunung Wonogiri pertama dan menjadi titik awal struktur pemerintahan modern di Wonogiri.

Meski Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ditetapkan pada 19 Mei 1741—merujuk pada peristiwa Raden Mas Said di Nglaroh—struktur pemerintahan formal pertama dengan nama "Wonogiri" baru terbentuk pada tahun 1847, lebih dari satu abad setelah peristiwa Nglaroh.

Konteks: Sistem Praja Mangkunegaran

Sejak Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757, wilayah yang sekarang disebut Wonogiri berada di bawah Kadipaten (Praja) Mangkunegaran—salah satu dari tiga pecahan Mataram Islam pasca-Giyanti dan Salatiga. Praja Mangkunegaran mengorganisir wilayahnya dalam sistem kawedanan, yang dalam dokumen Belanda disebut onderregent.

Pada awalnya, organisasi pemerintahan masih sangat sederhana, dengan dua urusan utama:

  • Reh Jero (urusan dalam) — administrasi, hukum adat, pengelolaan rakyat
  • Reh Njobo (urusan luar) — hubungan dengan kawedanan tetangga, pengawal perbatasan, militer

R.Ng. Joyosudarso: Wedono Gunung Pertama

Pada tahun 1847, KGPAA Mangkunegara IV (penguasa Praja Mangkunegaran saat itu) menetapkan wilayah Wonogiri sebagai sebuah kawedanan yang dipimpin oleh seorang Wedono Gunung (kepala kawedanan pegunungan). Yang ditunjuk sebagai Wedono Gunung Wonogiri pertama adalah Raden Ngabei Joyosudarso.

Beliau memerintah dari pusat administratif di kawedanan Wonogiri, dan setelah wafat dimakamkan di Dusun Ambarwangi, Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi—makam yang hingga kini masih dijaga oleh warga sekitar sebagai cagar budaya tidak resmi.

Tonggak Penting

Penetapan ini adalah titik awal struktur pemerintahan modern di Wonogiri, yang sebelumnya hanya berupa entitas perjuangan rezim Sambernyawa (1741–1757) lalu beberapa dasawarsa "diam" tanpa nama formal. Setelah 1847:

  • Wonogiri punya batas-batas administratif formal
  • Sistem pungutan pajak (loro pajeg) berlaku resmi
  • Hukum adat dan hukum kolonial mulai berdampingan
  • Dokumen administrasi mulai berbahasa Jawa + Belanda

Estafet Kepemimpinan

R.Ng. Joyosudarso digantikan oleh putra tertuanya, R.Ng. Djoyosaronto, setelah pemecahan kawedanan pada 1875. Rangkaian Wedono Gunung Wonogiri berlanjut hingga 1917, ketika status berubah menjadi Kabupaten dengan Bupati pertama R.M.T. Warso Adiningrat.

Jadi, meski simbol Hari Jadi 19 Mei 1741 lebih heroik dan emosional, secara historis-administratif, 1847 adalah tahun lahirnya "Kawedanan Wonogiri" sebagai entitas pemerintahan formal—momen yang patut diingat sebagai akar dari struktur Pemkab Wonogiri hari ini.