DOKUMENTASI KINERJA
Reformasi Birokrasi (ZI) - Pemenuhan
Dokumentasi area perubahan dan folder evidence Reformasi Birokrasi.
❦
✦
❦
Struktur Folder Evidence
Reformasi Birokrasi (ZI) - Pemenuhan
Halaman ini memuat dokumentasi Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri. Struktur dapat disusun bertingkat sesuai kebutuhan indikator dan subindikator, dengan tautan folder Google Drive sebagai gudang evidence.
118 item struktur
87 folder evidence
1
Manajemen Perubahan
Penguatan komitmen, budaya kerja, tim pelaksana, rencana aksi, serta monitoring perubahan.
1
Manajemen Perubahan
Penguatan komitmen, budaya kerja, tim pelaksana, rencana aksi, serta monitoring perubahan.
1
Penyusunan Tim Kerja
ringkasan
1
Penyusunan Tim Kerja
ringkasan
2
Rencana Pembangunan Zona Integritas
2
Rencana Pembangunan Zona Integritas
3
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
3
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
4.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
4.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
4.a.
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
4.d.
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2
Penataan Tatalaksana
Penguatan proses bisnis, SOP, digitalisasi, dan tata kelola kerja organisasi.
2
Penataan Tatalaksana
Penguatan proses bisnis, SOP, digitalisasi, dan tata kelola kerja organisasi.
1.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
1.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
2.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.d.
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
3.
Keterbukaan Informasi Publik
3.
Keterbukaan Informasi Publik
3.b.
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
3
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Pengelolaan SDM aparatur, pengembangan kompetensi, disiplin, dan kinerja pegawai.
3
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Pengelolaan SDM aparatur, pengembangan kompetensi, disiplin, dan kinerja pegawai.
1
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
1
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
1.a.
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
1.b.
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
1.c.
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
2.
Pola Mutasi Internal
2.
Pola Mutasi Internal
2.a.
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
2.b.
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
2.c.
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
3.
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
3.
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
3.b.
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
3.c.
Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
3.d.
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
3.e.
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
3.f.
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
4.
Penetapan Kinerja Individu
4.
Penetapan Kinerja Individu
4.a
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
4.b
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
4.d.
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
5.
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
5.
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
5.a.
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
6.
Sistem Informasi Kepegawaian
6.
Sistem Informasi Kepegawaian
4
Penguatan Akuntabilitas
Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang akuntabel.
4
Penguatan Akuntabilitas
Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang akuntabel.
1.
Keterlibatan Pimpinan
1.
Keterlibatan Pimpinan
4.a.
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
4.b.
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
2.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
2.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
2.h.
Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
5
Penguatan Pengawasan
Penguatan pengendalian intern, pengaduan, benturan kepentingan, gratifikasi, dan integritas.
5
Penguatan Pengawasan
Penguatan pengendalian intern, pengaduan, benturan kepentingan, gratifikasi, dan integritas.
1.
Pengendalian Gratifikasi
1.
Pengendalian Gratifikasi
2.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.c.
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
3.
Pengaduan Masyarakat
3.
Pengaduan Masyarakat
3.c.
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4.
Whistle-Blowing System
4.
Whistle-Blowing System
4.c.
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
5.
Penanganan Benturan Kepentingan
5.
Penanganan Benturan Kepentingan
5.a.
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan standar pelayanan, konsultasi, pengaduan, survei kepuasan, dan inovasi layanan.
6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan standar pelayanan, konsultasi, pengaduan, survei kepuasan, dan inovasi layanan.
1.
Standar Pelayanan
1.
Standar Pelayanan
2.
Budaya Pelayanan Prima
2.
Budaya Pelayanan Prima
2.a.
Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
2.c.
Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
2.d.
Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
3.
Pengelolaan Pengaduan
3.
Pengelolaan Pengaduan
3.a.
Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
4.
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
4.
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
5.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
5.