Q1. Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)

Q2. Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai

Q3. Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik

Q4. Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

Q5. Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan

Q6. Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan

Q7. Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai

Q8. Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

Q9. Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko

Q10. Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan

Q11. Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah

Q12. Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja

Q13. Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda

Q14. Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)

Q15. Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko

Q16. Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko

Q17. Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat

Q18. Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko

Q19. Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)

Q20. Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko

Q21. Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat

Q22. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat

Q23. Kewenangan direviu secara periodik

Q24. Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)

Q25. Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik

Q26. Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja

Q27. Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko

Q28. Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)

Q29. Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan

Q30. Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

Q31. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik

Q32. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya

Q33. Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

Q34. APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.

Q35. Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti

Q36. Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun

Q37. Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun